Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran tambahan untuk memperkuat mitigasi bencana. Terkait hal itu, BNPB menilai penguatan mitigasi tidak bisa hanya dibebankan kepada BNPB, tetapi perlu dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan sektor terkait.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan dari sisi program, BNPB tidak memiliki persoalan dalam hal pendanaan. Untuk program rutin, BNPB memperoleh anggaran melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
“Secara program BNPB itu tidak ada masalah. Anggaran untuk program rutin kami peroleh melalui dana ABT,” kata Berton kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk penanganan kondisi darurat, BNPB dapat menggunakan dana siap pakai. Sedangkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki sumber pendanaan tersendiri.
“Sedangkan untuk dana penanganan darurat dapat diperoleh melalui mekanisme dana siap pakai. Untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari dana rekonstruksi,” ujarnya.
Berton menekankan anggaran mitigasi bencana tidak seharusnya hanya dilihat dari kebutuhan BNPB. Menurutnya, BNPB hanya salah satu aktor dalam upaya mitigasi, sementara peran besar justru berada di kementerian dan lembaga yang memiliki sektor masing-masing.
“Jadi perlu kita pahami kalau dana mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah aktor kecil, tapi aktor yang besar itu adalah kementerian lembaga,” jelasnya.
Dia mencontohkan sektor pendidikan. Menurut Berton, anggaran mitigasi dapat dialokasikan kepada kementerian yang menangani pendidikan untuk meningkatkan pemahaman kebencanaan sejak dini.
Anggaran tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menyusun kurikulum kebencanaan, melatih guru, hingga membangun sekolah yang tahan terhadap bencana.
“Misalnya, agar anak-anak sekolah mengerti kebencanaan sejak awal, maka dana mitigasi dapat dialokasikan ke kementerian pendidikan untuk membuat kurikulum, melatih guru terkait bencana, membangun sekolah yang tahan bencana,” tuturnya.
Berton mengatakan kebutuhan mitigasi juga terdapat di berbagai sektor lain. Dia menyebut sektor pekerjaan umum, kesehatan, hingga dunia usaha semestinya turut memiliki anggaran untuk mendukung upaya mitigasi bencana.
“Sektor PU, sektor kesehatan, sektor dunia usaha dan lain-lain semuanya ada dana mitigasi, mestinya,” katanya.
Meski demikian, Berton menilai keberadaan BNPB tetap penting untuk memastikan berbagai upaya mitigasi tersebut berjalan secara terpadu. BNPB berperan dalam mengoordinasikan kegiatan mitigasi yang dilakukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga sektor publik dan swasta.
“BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan. Hal ini dinilai penting mengingat Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam.
“Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” kata Prabowo dalam rapat terbatas penanganan bencana alam dengan kepala daerah secara virtual, Senin (7/9/2026).
“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” lanjutnya.
(azh/ygs)
