Jakarta – Saat ini berlaku gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam situasi ini, Amerika Serikat (AS) mencari jalan keluar dari perang dengan Iran. Dua opsi berbeda sedang dipertimbangkan: Memperpanjang blokade terhadap pelabuhan Iran atau melancarkan gelombang serangan baru untuk memaksa rezim agar mengalah.
“AS sering menggabungkan sinyal strategis dengan ketidakjelasan yang sengaja dipertahankan untuk membatasi ruang gerak,” jelas pakar Iran Fatemeh Aman kepada DW. Aman sebelumnya bekerja antara lain di Middle East Institute dan Atlantic Council di Washington. Ia merujuk pada laporan media Amerika dalam beberapa hari terakhir.
Menurut laporan Wall Street Journal, Presiden AS Donald Trump tengah mempersiapkan blokade jangka panjang terhadap Iran. Berdasarkan sumber dari pejabat pemerintah, Trump disebut telah menginstruksikan para penasihatnya. Tujuannya adalah mempertahankan tekanan terhadap ekonomi Iran, khususnya ekspor minyak, hingga Teheran memberikan konsesi.
Menurut informasi dari portal AS Axios, opsi militer baru terhadap Iran juga sedang dipertimbangkan. Pada hari Rabu (29/04), Trump telah memperingatkan kepemimpinan di Teheran agar “segera bertindak rasional” dan menyetujui perjanjian damai.
Iran diminta untuk menghentikan program nuklirnya, menyerahkan sekitar 400 kilogram uranium yang diperkaya tinggi kepada AS, serta mengurangi pengaruh regionalnya. Kapan blokade terhadap pelabuhan Iran akan dicabut masih belum jelas.
Tekanan besar akibat blokade
Selat Hormuz telah menjadi alat tekanan utama Iran dalam negosiasi. Selat ini sangat penting bagi transportasi minyak dan gas dari negara-negara Teluk Persia dan memiliki arti vital bagi ekonomi global.
Sejak dimulainya perang dengan Iran dua bulan lalu, jumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz menurut PBB telah menurun lebih dari 95 persen.
Selain minyak dan gas, pasokan pupuk—yang sangat penting bagi negara berkembang—serta produk petrokimia juga terdampak gangguan, ujar Kepala Badan Energi Internasional (IAEA), Fatih Birol, pada tanggal 30 April 2026 dalam sebuah konferensi menjelang pertemuan tingkat tinggi iklim COP31 di Antalya, Turki. Ia menilai kekhawatirannya tentang krisis energi terbesar dalam sejarah akibat konflik Iran semakin terbukti.
AS sendiri telah memberlakukan blokade laut terhadap Iran untuk memotong pendapatan Iran dari ekspor minyak. Sebagai balasan, Iran menuntut agar AS mencabut blokade pelabuhannya dan memberi sinyal akan membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal internasional.
Negara Iran sangat bergantung pada ekspor minyak. Diperkirakan sekitar sepertiga hingga 45 persen pendapatan negara berasal dari sektor minyak dan gas. Sejak AS menekan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, ekspor minyak Iran menurun drastis.
Produksi minyak menurun dan pendapatan negara menyusut
Blokade laut AS secara bertahap telah mengganggu ekspor minyak Iran, ujar analis senior dari perusahaan data Kpler, Homayoun Falakshahi, kepada DW. Pengiriman menurun signifikan, sementara persediaan meningkat cepat.
Ia menekankan bahwa Iran hanya bisa memuat minyak jika tersedia kapal tanker kosong yang cukup dan jika kapal tersebut benar-benar bisa meninggalkan Teluk Persia.
Iran kini terpaksa mengurangi produksi—langkah yang sebelumnya juga sering dilakukan akibat sanksi. Negara produsen lain di kawasan, seperti Irak, juga terpaksa menurunkan produksi mereka.
Menurut pakar energi Dalgah Chatinoglu, produksi minyak Iran bisa turun sekitar satu juta barel per hari dalam waktu satu bulan, mendekati tingkat konsumsi domestik.
Namun Iran masih memiliki sekitar 170 juta barel minyak di kapal yang telah melewati Selat Hormuz sebelum blokade, yang dapat menopang ekspor selama dua hingga tiga bulan.
Dalam jangka pendek, Teheran tampaknya masih mampu bertahan dari blokade. Namun penghentian produksi jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan permanen, karena fasilitas produksi harus dikurangi atau bahkan ditutup.
Chatinoglu menekankan bahwa konsekuensi teknis dari penghentian ladang minyak sangat serius—sumur minyak yang tidak digunakan bisa mengering akibat terhentinya aliran. Apakah hal ini benar-benar terjadi sangat bergantung pada intensitas blokade laut AS.
Pada saat yang bersamaan, tekanan ekonomi terus meningkat akibat berkurangnya pendapatan negara, sementara pemerintah tetap harus membiayai pengeluaran internal seperti gaji aparat keamanan dan militer.
Ekonomi Iran sendiri telah lama terdampak salah urus, korupsi, dan sanksi internasional. Pada tahun 2025, inflasi rata-rata diperkirakan mencapai sekitar 51 persen, dan pada 2026 diproyeksikan naik menjadi sekitar 69 persen. Blokade yang berkepanjangan dapat memperparah krisis ini.
Menjawab pertanyaan berapa lama AS dapat mempertahankan blokade laut tersebut, Fatemeh Aman mengatakan, “Mempertahankan blokade jangka panjang terhadap Iran membutuhkan sumber daya militer yang besar secara terus-menerus, berada di wilayah hukum yang tidak pasti, dan membawa risiko politik.”
Pembatasan jangka panjang terhadap lalu lintas laut juga dapat menyeret negara lain, memperburuk ketegangan di Teluk Persia, dan berdampak pada perdagangan global—terutama bagi ekonomi Asia yang sangat bergantung pada impor energi dari kawasan tersebut. “Pada titik itu, Washington harus mempertanyakan apakah tekanan yang diberikan masih dapat dikendalikan atau justru menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.”
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
Editor: Yuniman Farid
(ita/ita)
