Jakarta – Pansus Perparkiran melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Pansus mengecek langsung praktik parkir ilegal yang dinilai meresahkan dan merugikan masyarakat.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter memimpin langsung pengecekan di lokasi. Pengecekan itu berkerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, hingga Polda Metro Jaya.
Area lokasi yang disegel di kawasan Blok M Square, tepatnya di Jalan Melawai 5, Jakarta Selatan. Lokasi itu dikelola oleh operator Best Parking.
“Hari ini kami melakukan fungsi pengawasan sebagai langkah konkret untuk memastikan agar parkir ilegal yang melanggar aturan untuk dilakukan penyegelan. Kami ingin melindungi hak-hak masyarakat dan keuangan pendapatan asli daerah dan juga melindungi untuk kerugian potensi pendapatan asli daerah,” kata Jupiter di kawasan Blok M Square, Senin (11/5/2026).
Parkir ilegal di Blok M Square disegel. (Rumondang/detikcom)
Setelah memastikan operator parkir dinyatakan tak berizin, Pansus bersama Dishub langsung menyegel pintu plang parkir hingga mesin tiket parkir yang ada. Mereka juga menempelkan informasi penghentian sementara pungutan tarif parkir.
Jupiter menyayangkan praktik ilegal ini terjadi di kawasan strategis yang telah diresmikan sebagai pusat integrasi transportasi modern. Berdasarkan temuan pansus, operator parkir di lokasi tersebut telah memungut uang dari masyarakat tanpa izin resmi selama tiga tahun terakhir.
“Kami sangat menyayangkan bahwa di Blok M, yang adalah kawasan strategis, ini ternyata masih terdapat parkir ilegal selama 3 tahun. Mereka memungut uang dari masyarakat tanpa izin secara ilegal,” ujarnya
Pansus menduga adanya indikasi pidana berupa pengemplangan pajak dan manipulasi data laporan pembayaran kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Jupiter menaksir potensi kerugian negara mencapai angka yang fantastis.
“Kami meyakini ada indikasi kuat bahwa penyimpangan dan memanipulasi data terhadap laporan pembayaran kepada Bapenda. Dan ini adalah potensi kerugian negara,” tuturnya.
“Etimasinya mungkin di atas Rp 50 miliar selama 15 tahun potensi kerugiannya. Per hari, operator parkir ini bisa mendapatkan lebih dari Rp 100 juta, dan itu uang masyarakat yang diambil secara ilegal,” lanjut Jupiter.
Atas temuan ini, Pansus meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Tinggi turun tangan melakukan audit dan tindak lanjut secara hukum.
Diambil Alih Dishub, Parkir Sementara Gratis
Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub DKI Jakarta, Massdes Arouffy, menyatakan pihaknya langsung mengambil alih operasional parkir di Blok M Square pasca-penyegelan.
“Jadi setelah kegiatan penghentian sementara kegiatan oleh operator parkir di lokasi ini, kami Unit Pengelola Perparkiran Dishub Pemprov DKI Jakarta akan mengambil alih operasional penyelenggaraan perparkirannya. Secara sistem saat ini dihentikan. Artinya, sejak operator mereka tidak lagi berwenang untuk menyelenggarakan operasional,” kata Massdes.
Massdes menjelaskan, selama masa transisi pengalihan sistem, masyarakat yang berkunjung ke Blok M Square tidak akan dipungut biaya parkir alias gratis.
“Untuk sementara dalam masa transisi, sistem gate ini belum memungut pembayaran. Gate diangkat, jadi tidak ada tapping di alat. Kami upayakan malam ini melakukan upgrading sistem agar besok sudah berfungsi dengan sistem baru yang cashless dan transparan,” imbuhnya.
Untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan situasi dengan memungut parkir liar selama masa transisi, Dishub DKI menyiagakan petugas dibantu jajaran TNI-Polri di area lingkungan Blok M Square.
(ond/idn)
